Tetapitidak bisa dipungkiri bahwa laju pertumbuhan ekonomi negara tidak lepas dari pengaruh infrastruktur yang ada dalam negara tersebut. Infrastruktur menjadi penggerak bagi roda perekonomian karena merupakan prasarana yang akan menentukan bagaimana perekonomian negara dapat berjalan dan akhirnya berpengaruh terhadap taraf hidup masyarakat. Ketika keadaan infrastruktur negera lemah, maka perekonomian negara akan berjalan dengan cara yang sangat tidak efisien. - Indonesia adalah negara yang menganut demokrasi. Untuk itu penting membangun kehidupan yang demokratis di Indonesia. Tahukah kamu mengapa kehidupan demokratis itu penting?Pentingnya kehidupan demokratis Dikutip dari situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, pada hakikatnya karakteristik negara dmeokratis adalah Persamaan kedudukan di depan hukum Partisipasi dalam pembuatan keputusan Distribusi pendapatan secara adil Kebebasan yang bertanggung jawab Berikut ini penjelasannya Baca juga Prinsip-prinsip Demokrasi Persamaan kedudukan di muka hukum Hukum mengatur bagaimana seharusnya penguasa bertindak, bagaimana hak dan kewajiban dari penguasa dan juga rakyatnya. Semua rakyat memiliki kedudukan sama di depan hukum. Artinya, hukum harus dijalankan secara adil dan benar. Hukum tidak boleh pandang bulu. Siapa saja yang bersalah dihukum sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk menciptakan hal itu harus ditunjang dengan adanya aparat penegak hukum yang tegas dan bijaksana. Serta bebas dari pengaruh pemerintahan yang berkuasa dan berani menghukum siapa saja yang bersalah. Partisipasi dalam pembuatan keputusan Dalam negara yang menganut sistem politik demokrasi, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan pemerintahan dijalankan berdasarkan kehendak rakyat. Aspirasi dan kemauan rakyat harus dipenuhi dan pemerintahan dijalankan berdasarkan konstitusi yang merupakan arah dan pedoman dalam melaksanakan hidup bernegara. Para pembuat kebijakan memperhatikan seluruh aspirasi rakyat yang berkembang. Kebijakan yang dikeluarkan harus dapat mewakili berbagai keinginan masyarakat yang beragam. Contoh, ketika rakyat berkeinginan kuat menyampaikan pendapat di muka umum, maka pemerintah dan DPR menetapkan undang-undang yang mengatur penyampaian pendapat di muka umum. Distribusi pendapatan secara adil Di negara demokrasi, semua bidang dijalankan berdasarkan prinsip keadilan termasuk di bidang ekonomi. Semua warga negara berhak memperoleh pendapatan yang layak. Pemerintah wajib memberikan bantuan pada kepada fakir dan miskin yang berpendapatan rendah. Sehingga diharapkan terjadi distribusi pendapatan yang adil di antara warga negara Indonesia. Contoh, pemerintah giat membuka lapangan kerja agar masyarakat bisa memperoleh penghasilan. Kebebasan yang bertanggung jawab Dalam sebuah negara yang demokratis terdapat empat kebebasan yang penting, yaitu Kebebasan beragama Kebebasan pers Kebebasan mengeluarkan pendapat Kebebasan berkumpul Empat kebebasan tersebut adalah HAM yang harus dijamin keberadaannya oleh negara. Akan tetapi dalam pelaksanaannya mesti bertanggung jawab. Artinya kebebasan yang dimiliki oleh setiap warga negara tidak boleh bertentangan dengan norma-norma yang berlaku. Kebebasan yang dikembangkan adalah kebebasan yang tidak tak terbatas. Yaitu kebebasan yang dibatasi oleh aturan dan kebebasan yang dimiliki oleh orang lain. Baca juga Ciri-ciri Fundamental Negara Demokrasi Dampak kehidupan tidak demokratis Kehidupan demokratis penting dikembangkan dalam berbagai kehidupan. Apa akibatnya bila karakteristik negara yang demokratis tersebut tidak dijalankan? Karena jika kehidupan yang demokratis tidak terlaksana maka asas kedaulatan rakyat tidak berjalan, tidak ada jaminan HAM, tidak ada persaman di depan hukum. Jika demikian, justru akan semakin jauh dari tujuan mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Bila warga negara tidak diperlakukan sama di depan hukum, tentu akan merasa diperlakukan tidak adil. Kepercayaan terhadap lembaga-lembaga peradilan menjadi menurun bahkan tidak ada. Bila masyarakat tidak diberi kesempatan yang sama untuk mencari pekerjaan dan memperoleh penghidupan yang layak, maka masyarakat akan menganggur, jumlah fakir miskin bertambah banyak dan semakin terlantar kehidupannya. Akibat negatif juga akan dirasakan dalam kehidupan sehari-hari di keluarga, sekolah dan masyarakat. Bila tidak diberi kesempatan berbicara di depan orang tua, maka segala aturan keluarga harus diikuti tanpa musyawarah terlebih dahulu. Jika guru tidak memberi kesempatan bertanya, mengemukakan pendapat, berdiskusi maka pemahaman siswa terhadap pelajaran kurang optimal. Di masyarakat, bila penyelesaian perkara tidak melalui musyawarah maka akan terjadi main hakim sendiri dan pengambilan kebijakan yang sewenang-wenang. Akibatnya suasana di lingkungan masyarakat menjadi tidak nyaman dan tidak aman. Di lingkup kehidupan berbangsa dan bernegara, bila tidak ada pemilihan umum untuk memilih presiden dan wakil presiden tentu tidak akan terwujud kebebasan warga negara untuk memilih pemimpinnya. Bila warga negara tidak diberi kesempatan berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan pemerintah maka kebijakan yang dibuat pemerintah cenderung akan sewenang-wenang. Artinya kebijakan tersebut tidak sesuai aspirasi warga negara. Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Mari bergabung di Grup Telegram " News Update", caranya klik link kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel. faktorfaktor penghambat bagi penguatan peran partai politik dalam peningkatan partisipasi politik masyarakat antara lain yang terpenting adalah: (1) masih kurang ditaatinya peraturan, perundangan tentang mengeluarkan pendapat dan berkumpul serta masih diragukannya ruu kkn walaupun sudah diperbaiki dan disempurnakan; (2) kurangnya dilaksanakan Jakarta - Peran Infrastruktur dalam Menunjang Kemajuan Bangsa, Semangat Nasionalisme dan Persatuan BangsaInfrastruktur memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Keberadaan infrastruktur yang memadai sangat diperlukan dan menjadi bagian yang sangat penting dalam sistem pelayanan fasilitas fisik merupakan hal yang vital guna mendukung berbagai kegiatan pemerintahan, perekonomian, industri dan kegiatan sosial di masyarakat dan pemerintahan Soemardi dan Reini D, 2009. Infrastruktur adalah fasilitas fisik yang dibutuhkan oleh agen-agen publik untuk fungsi pemerintahan dalam penyediaan air tenaga listrik, pengelolaan limbah, transportasi, hingga pelayanan publik untuk memfasilitasi tujuan sosial dan ekonomi Kodoatie, 2005. Adapun jenis-jenis infrastruktur ialah sebagai berikut. 1. Infrastruktur keras merupakan infrastruktur yang memiliki bentuk fisik yang nyata dan paling banyak berkaitan dengan kepentingan umum masyarakat. Contohnya bandara, kereta api, pelabuhan, dermaga, saluran irigasi, got, bendungan, jalan raya, dan Infrastruktur keras non fisik merupakan infrastruktur keras tetapi tidak memiliki bentuk fisik yang nyata, tetapi berguna dalam mendukung infrastruktur fisik lainnya dan berkaitan dengan masalah kepuasan publik. Contohnya pasokan listrik, ketersediaan air bersih, jaringan komunikasi, ketersediaan saluran gas, dan Infrastruktur lunak berbentuk kelembagaan atau kerangka institusional dan berkaitan dengan aktivitas pelayanan masyarakat yang disediakan oleh pemerintah. Contohnya pelayanan kantor pos, pelayanan polisi, dan itu, infrastruktur Sadono, 2011 merupakan komponen utama dalam mengembangkan kegiatan ekonomi dan meningkatkan efisiensi kegiatan ekonomi suatu negara. Infrastruktur dalam meningkatkan efisiensi kegiatan ekonomi ini berupa jalan raya, pelabuhan laut, lapangan terbang, kawasan industri, alat-alat perhubungan, seperti telepon dan alat pengangkutan, serta fasilitas penyediaan air dan dalam suatu negara mempunyai peranan penting dalam mempengaruhi efisiensi dan biaya produksi perusahaan-perusahaan. Infrastruktur yang baik akan mengurangi biaya tetap dan biaya berubah perusahaan-perusahaan, karena alasan Perkembangan infrastruktur menghemat biaya mendirikan pabrik-pabrik. Lokasi industri yang disediakan pemerintah membuat perusahaan mendapatkan tempat operasinya dengan harga yang lebih murah dan pembangunan pabrik dapat dilaksanakan dengan lebih efisien. Penggunaan fasilitas listrik dan air dalam lokasi industri ini juga dapat mengurangi Infrastruktur yang lebih baik meningkatkan efisien operasi perusahaan-perusahaan. Infrastruktur yang baik menimbulkan efek melicinkan operasi pengangkutan bahan mentah ke pabrik dan barang akhir ke pasar, mengurangi pengangkutan bahan mentah dan barang akhir, dan mempersingkat waktu dalam membeli barang mentah hingga menyediakan barangnya di infrastruktur dipahami sebagai input infrastruktural publik dari sudut pandang suplai. Jika dilihat dari sifat pelayanan yang diberikan, infrastruktur secara luas dapat digolongkan menjadi kategori fisik, sosial dan fisik meliputi transportasi rel kereta, jalan, jalur udara dan jalur perairan, listrik, irigasi, telekomunikasi, suplai air dan sebagainya. Infrastruktur fisik berkontribusi kepada pertumbuhan ekonomi dengan cara mengurangi biaya transaksi dan menciptakan banyaknya investasi, lapangan kerja, hasil output, pendapatan, dan pertumbuhan itu, infrastruktur sosial berkontribusi melalui pengayaan sumber daya manusia dalam hal pendidikan, kesehatan, perumahan, fasilitas rekreasi dan sebagainya. Sehingga dapat memajukan kualitas hidup. Infrastruktur ini akan berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia dan akan meningkatkan produktivitas infrastruktur finansial yang meliputi kerja sama perbankan, pos, dan pajak dari suatu populasi yang mewakili kinerja finansial negara. Keberadaan infrastruktur sangat penting dalam mendukung pembangunan ekonomi dan sosial karena infrastruktur yang baik dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi baik bagi dunia usaha maupun bagi sosial yang memadai menyebabkan biaya produksi, transportasi, komunikasi dan logistik semakin murah, jumlah produksi meningkat, laba usaha meningkat, sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Ketersediaan infrastruktur juga akan mempercepat pemerataan pembangunan melalui pembangunan infrastruktur yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing dan antar wilayah sehingga mendorong investasi baru, lapangan pekerjaan baru dan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat Suroso, 2015.Pembangunan infrastruktur akan menyerap banyak tenaga kerja sehingga akan berpengaruh pada meningkatnya pertumbuhan ekonomi, dan banyaknya tenaga kerja juga akan meningkatkan pendapatan per kapita. Ketersedian infrastruktur yang memadai menyebabkan efisiensi dalam dunia usaha akan semakin besar dan investasi yang didapat akan semakin infrastruktur di suatu negara adalah faktor penting dan menentukan bagi tingkat kecepatan dan perluasan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang pesat akan berakibat pada meningkatnya kebutuhan prasarana dan sarana sosial ekonomi dan permintaan terhadap pelayanan infrastruktur akan meningkat pesat seiring dengan pertumbuhan ekonomi suatu negara Kuncoro, 2004.Infrastruktur tidak hanya berperan penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi juga mengatasi kesenjangan antardaerah. Ketimpangan antardaerah yang tercermin dalam perbedaan pendapatan per kapita juga menandakan perbedaan kebutuhan akan dengan pendapatan per kapita rendah memerlukan porsi infrastruktur yang besar untuk irigasi, listrik, dan air bersih. Sedangkan daerah yang lebih maju cenderung membutuhkan infrastruktur transportasi, listrik, dan infrastruktur menjadi salah satu prasyarat utama untuk pembangunan yang berkualitas. Dengan adanya infrastruktur ini, maka ekonomi masyarakat bisa berjalan dengan baik, sehingga bisa meningkatkan pendapatan masyarakat. Apabila pendapatan masyarakat meningkat maka secara otomatis akan meningkatkan pendapatan per kapita. Suatu perekonomian dapat dinyatakan dalam keadaan berkembang apabila pendapatan per kapita meningkat Jhingan, 2012.Berdasarkan klasifikasi infrastruktur di atas, dalam penulisan ini dibahas infrastruktur jalan, listrik dan irigasi. Undang-Undang No. 13 tahun 1980 tentang jalan menjelaskan bahwa jalan merupakan suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu sebagai sarana penunjang transportasi memiliki peran penting khususnya untuk transportasi darat. Sebab akan mempermudah mobilitas masyarakat ke daerah di sekitarnya, serta untuk memperlancar arus perpindahan barang dan keterhubungan di Negara Indonesia yang memiliki belasan ribu pulau memang menjadi persoalan tersendiri. Terlebih, masih banyak wilayah yang belum menikmati infrastruktur yang sebaik di Pulau Papua misalnya, ketiadaan infrastruktur jalan yang baik menyebabkan lamanya waktu tempuh. Tak jarang, perjalanan yang semestinya dapat ditempuh hanya dalam beberapa jam saja dapat memakan waktu hingga berhari-hari. Pelayanan publik untuk memfasilitasi tujuan sosial dan ekonomi. Pembangunan infrastruktur yang merata di seluruh wilayah Nusantara dilakukan dengan harapan agar keterhubungan antar wilayah menjadi lebih antar wilayah itu pada gilirannya akan menyatukan seluruh daerah di Tanah Air sehingga meningkatkan kemajuan, semangat nasionalisme, persatuan dan kesatuan bangsa. Hal ini yang menyebabkan penulis tertarik melakukan penulisan karya tulis ilmiah tentang 'Peran Infrastruktur Dalam Menunjang Kemajuan Bangsa, Semangat Nasionalisme, dan Persatuan Bangsa'.Infrastruktur Jadi Modal Esensial Dukung Berbagai SektorPentingnya peran infrastruktur sebagai penunjang pembangunan karena memiliki peran yang vital. Di antaranya yakni dalam mewujudkan pemenuhan hak dasar rakyat seperti pangan, sandang, papan, rasa aman, pendidikan dan pembangunan merupakan jawaban atas masalah ketimpangan, yang salah satu strateginya adalah menjamin ketersediaan infrastruktur sesuai kebutuhan antar wilayah. Sehingga mendorong investasi baru, lapangan kerja baru, meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan masyarakat sebagai dampak dari bergeraknya ekonomi disparitas harga di wilayah barat dan timur dan ketimpangan persentase nilai produk domestik regional bruto secara nasional, khususnya di kawasan barat Indonesia dengan kawasan timur Indonesia menjadi masalah akut yang harus segera di sektor publik adalah breakthrough mengatasi kelambanan birokrasi, sekaligus menumbuhkan inovasi masyarakat di kawasan terbangun. Karakteristik dan sistem birokrasi yang rigid dan cenderung status-quo harus dicairkan dengan prinsip think and act out of the box within the memang memerlukan kelas intrepreneurial government yang berpikir inovatif kreatif dalam bingkai aturan. Sinyal inovasi birokrasi menunjukkan hal positif, ketika budaya inovatif ditularkan, mulai diberi seluruh area pelosok NKRI dan batas negara menjadi mandat besar Kementerian PU dari Presiden untuk mengejar ketertinggalan. Ia menjelaskan, berdasar data dari Bappenas, kebutuhan dana pembangunan infrastruktur saat ini mencapai Rp triliun dan Indonesia hanya mampu menutupi 35%-nya. Pendanaan inovatif lainnya seperti Investasi Swasta, Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha KPBU, APBN/ masalah anggaran pembangunan, ada empat tantangan besar yang dihadapi dalam pembangunan yang berkeadilan. Disparitas antar wilayah dan kawasan masih tinggi, pemanfaatan sumber daya yang belum optimal dalam hal pangan dan energi, daya saing nasional yang masih rendah karena kurangnya infrastruktur dan konektivitas, dan urbanisasi tinggi menjadi tantangan upaya telah dilakukan pemerintah untuk menyediakan fasilitas dan layanan infrastruktur yang berkualitas. Baik dalam bentuk pengaturan dengan kerangka regulasi, maupun kerangka investasi melalui rehabilitasi dan peningkatan kapasitas fasilitas infrastruktur yang rusak, serta pembangunan kebijakan regulasi dan investasi diharapkan akan meningkatkan ketersediaan fasilitas dan layanan infrastruktur. Namun, ketersediaan infrastruktur masih perlu untuk terus ditingkatkan agar banyaknya kecelakaan di sektor transportasi, terjadinya krisis listrik, serta lamanya pemulihan infrastruktur akibat bencana gempa, tanah longsor, banjir, dan semburan lumpur yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir dapat akibat terbatasnya kemampuan pembiayaan pemerintah, tingginya kebutuhan masyarakat akan infrastruktur, dan adanya potensi pengikutsertaan investasi swasta dalam pembangunan infrastruktur mendorong pemerintah untuk melakukan reformasi untuk mempercepat pembangunan infrastruktur. Reformasi tersebut mengandung tiga pokok pembaharuan, Penghapusan bentuk monopoli dengan mendorong terciptanya Penghilangan diskriminasi dan hambatan bagi swasta dan koperasi dalam penyediaan infrastruktur3. Reposisi peran pemerintah termasuk pemisahan fungsi pembuat kebijakan dan fungsi mempunyai beban berat dalam hal infrastruktur khususnya dalam tujuan konektivitas nasional. Indonesia harus mengakui ketertinggalannya dengan negara lain seperti China. Dalam 40 tahun Indonesia hanya mampu membangun 780 km jalan tol, sementara China mampu membangun km jalan di samping ketertinggalan tersebut, Indonesia mulai bangkit dan menoreh beberapa pengakuan internasional seperti peningkatan peringkat layak investasi oleh tiga lembaga internasional kredibel yakni Standard and Poor's, Fitch Ratings dan Moody's. Selain itu berdasar Survei EoDB, Indonesia juga menjadi negara teratas dalam perbaikan kemudahan berusaha dengan mereformasi 7 demikian dapat dikatakan infrastruktur adalah modal esensial masyarakat yang memegang peranan penting dalam mendukung sektor ekonomi, sosial budaya, serta kesatuan dan persatuan yang mengikat dan mengkoneksikan antardaerah. Saya berharap seluruh sivitas akademika turut berperan aktif dalam mendukung pembangunan infrastruktur melalui sumbangan pemikiran dan mencetak engineer-engineer terbaik bangsa, untuk Indonesia yang lebih sejahtera dan mampu berkompetisi di kancah Infrastruktur Tingkatkan Keterhubungan untuk Persatuan RIPembangunan infrastruktur merupakan bagian integral pembangunan nasional dan roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur diyakini sebagai motor pembangunan suatu kawasan. Infrastruktur juga mempunyai peran yang penting dalam memperkokoh persatuan dan kesatuan transportasi dan telekomunikasi dari Sabang sampai Merauke serta Sangihe Talaud ke Rote merupakan salah satu perekat utama Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tulang punggung distribusi baik barang, penumpang maupun jasa. Serta menjadi aspek penting dalam peningkatan produktivitas sektor utilitas perumahan dan permukiman, seperti layanan air minum dan sanitasi secara luas dan merata serta pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan turut menentukan tingkat kesejahteraan senantiasa memberikan prioritas bagi pembangunan dan berfungsinya infrastruktur dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut ditunjukkan oleh porsi alokasi pendanaan pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan oleh gabungan Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Perhubungan, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, serta Departemen Komunikasi dan Informatika khususnya Ditjen Pos dan Telekomunikasi lebih besar dibandingkan dengan alokasi bidang lain pendidikan, pertahanan keamanan, kesehatan, dan lain-lain.Selama ini pemerintah sudah membangun ratusan infrastruktur yang meliputi jalan tol, bandara, pelabuhan kapal, pembangkit listrik hingga jalan lintas penghubung di daerah terpencil. Pembangunan infrastruktur jalan juga sangat diperlukan untuk menghubungkan sebuah daerah antarpulau, antarkabupaten atau antardesa dan semua harus diutamakan agar kita sebagai negara besar dapat memiliki daya saing dengan negara dari dibangunnya seluruh infrastruktur tersebut tidak lain adalah mempercepat mobilitas penunjang perekonomian bangsa dan yang lebih penting adalah mempersatukan bangsa Indonesia sebagai negara besar. Negara kita besar dan diperlukan infrastruktur yang mempersatukan, orang Papua harus kenal orang Jawa, orang Sumatera harus kenal orang Sulawesi dan seterusnya. Pembangunan ini tidak hanya semata tentang ekonomi namun lebih kepada persatuan infrastruktur tak bisa hanya dilihat dari kacamata ekonomi. Membangun infrastruktur, adalah soal persatuan Indonesia. Membangun infrastruktur itu adalah soal persatuan Indonesia sebagai bangsa yang besar, pembangunan infrastruktur yang merata di seluruh wilayah Indonesia bertujuan meningkatkan keterhubungan antar wilayah. Menyatukan seluruh daerah di tanah air sehingga meningkatkan semangat persatuan dan dari lagu 'Dari Sabang Sampai Merauke', ciptaan R Soerardjo, yakni 'Sambung menyambung menjadi satu itulah Indonesia!'. Mengapa harus sambung menyambung agar bangsa besar ini yang wilayahnya dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau pulau dapat disatukan?Oleh karena itu pembangunan infrastruktur harus ditekan seperti jalan di Papua, Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera yang harus dibangun sebaik dengan yang ada di Pulau Jawa. Dengan keterhubungan antar wilayah yang bagus, orang Aceh semakin mengenal orang Papua, orang Papua harus kenal orang Kalimantan, orang Kalimantan harus kenal orang Jawa, orang Jawa harus kenal orang Sulawesi dan seterusnya, sehingga nantinya kemajuan, kesejahteraan, semangat nasionalisme, dan persatuan bangsa dapat Nugroho, Pemenang Lomba Karya Tulis PUPR Kategori Umum akn/ega Suprastrukturpolitik dan infrastruktur politik sama-sama berperan serta dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan, yakni dalam hal perumusan kebijakan pemerintahan dan perumusan undang-undang. Serta infrastruktur politik yang merujuk pada lembaga kemasyarakatan juga berperan dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan secara langsung yakni sebagai lembaga pengawas pemerintahan. Dalam mempelajari ilmu politik anda juga bisa melihat sifat-sifat ideologi politik, tidak hanya sekedar definisi dari politik saja yang bisa anda pelajari. Ada banyak hal bisa anda pelajari dari ilmu politik terutama politik Indonesia, berbeda dengan politik Negara lain politik Indonesia memiliki sistem politik bebas dan aktif. Selain itu politik di Indonesia juga memiliki landasan dan dasar berdasarkan kepribadian dan tujuan bangsa Indonesia. Dasar dan landasan tersebut yaitu Pancasila dan UUD 1945 dimana pada setiap sila pada pancasila mencerminkan tujuan, cita- cita, dan kepribadian bangsa. Adapun salah satu cita- cita bangsa pada pancasila yang dijadikan sebagai landasan dalam berpolitik yaitu menciptakan kedamaian abadi. Selain itu Pancasila juga dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan kegiatan pada UUD 1945, landasan politik terdapat pada batang tubuh dan pembukaannya. Sebagai pengetahuan sebelum mempelajari politik lebih dalam berbeda dengan perbedaan prri dan permesta, anda perlu mengetahui definisi umum dari politik itu sendiri. Secara umum politik memiliki arti sebagai proses dalam membentuk dan membagi kekuasaan atas daerah wilayah dalam masyarakat melalui beberapa proses. Selain itu adapun definisi lain dari politik yaitu sebagai seni untuk meraih dan mempertahan kan kekuasaan secara konstitusional maupun non konstitusional. Dan itulah definisi dari politik secara umum. Setelah anda benar- benar paham tentang definisi politik, berikutnya yaitu mempelajari tentang infrastruktur politik. Tentunya ini sangat berbeda dengan definisi politik, dimana infrastruktur politik merupakan sebuah teori dasar untuk mempelajari dan mengenal politik lebih dalam PolitikPertama anda juga harus paham dengan definisi dari infrastruktur politik secara umum terlebih dahulu. Infrastruktur politik sendiri merupakan suasana dari kehidupan politik dalam masyarakat dan berhubungan dengan lembaga- lembaga kemasyarakatan atau biasa disebut LSM dalam menjalankan kegiatannya. Kegiatan serta dibentuknya infrastruktur politik sangat berdampak baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap seluruh kebijakan lembaga hanya itu saja berbeda dengan prinsip-prinsip ideologi politik, infrastruktur politik juga berpengaruh pada fungsi dan kekuasaan dari setiap lembaga- lembaga kenegaraan dimana mereka dengan mudah menyalurkan aspirasi maupun kepentingan rakyat dalam menjalankan kekuasaan serta pemerintahan Negara. Dalam ketatanegaraan di Indonesia, bisa disimpulkan bahwa infrastruktur politik merupakan pondasi dalam politik dan Komponen Infrastruktur PolitikDan bisa dibilang juga bahwa infrastruktur politik merupakan sebuah mesin dalam masyarakat dengan komponen sejumlah kelompok yang dibentuk berdasarkan kesetaraan. Pembentukan kelompok- kelompok ini memiliki kesetaraan dalam hal sosial, ekonomi, tujuan, dan beberapa kesetaraan lain. Dan berikut ini merupakan komponen- komponen dari infrastruktur politik beserta sedikit penjelasannya, pastikan anda mempelajarinya dengan cermat. Berikut beberapa peran dan komponen infrastruktur politikPartai PolitikPartai politik merupakan sebuah organisasi yang mewakili beberapa golongan masyarakat dengan tujuan sama untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam masyarakat berbeda dengan syarat pembentukan partai-politik, partai politik memiliki fungsinya. Ada beberapa fungsi dari partai politik. Pertama, partai politik berfungsi sebagai penghubung antara pemerintah dan rakyat dimana dengan adanya partai politik maka rakyat dengan mudah menyalurkan aspirasinya terutama ketika pemilihan wakil rakyat. Kedua, partai politik memiliki fungsi untuk mengajak masyarakat dalam melakukan kegiatan- kegiatan kenegaraan dan yang terakhir yaitu mengatur jika terjadi pertikaian dalam kasus politik di masyarakat. Selain memiliki fungsi, partai politik sebagai salah satu komponen dalam infrastruktur politik memiliki beberapa peranan seperti berikut iniBerpartisipasi Dalam Sektor PemerintahanMelakukan Pengawasan terhadap Kebijakan Para Pemegang OtoritasMenafsirkan Kepentingan melalui Isu- Isu Politik bagi KepentinganKomponen infrastruktur politik berikutnya yaitu kelompok kepentingan dimana kelompok ini berusaha mempengaruhi kebijakan pemerintah tanpa berpihak pada jabatan publik. Kelompok kepentingan ini tidak menguasai pengelolaan pemerintahan secara langsung. Dalam perannya berbeda dengan cara menghargai jasa pahlawan, kelompok kepentingan merupakan sebuah wadah untuk menampung saran, kritik, tuntutan kepentingan anggota masyarakat, dan menyampaikan aspirasi masyarakat kepada sistem politik. Dan kelompok kepentingan ini dibagi menjadi 4 bagian yaitu Interest Group Asosiasi, Interest Group Institusional, Interest Group, dan Non Asosiasi, Interest Group PenekanKelompok penekan atau biasa disebut dengan pressure group merupakan sekelompok manusia dari sebuah lembaga kemasyarakatan dengan aktivitas sebagai golongan dengan kemauan untuk memaksakan kehendaknya pada pihak penguasa. Adapun peranan kelompok penekanan dalam infrastruktur politik sebagai berikut Mengkritik Pelaku Politik Dunia Sistem Kebijaksanaan Penyalur Aspirasi dan Kebutuhan Komunikasi PolitikAdapun pengertian dari media komunikasi politik yaitu salah satu komponen infrastruktur politik dengan fungsi untuk menyampaikan informasi- informasi penting mengenai politik maupun pemerintahan kepada masyarakat dan sebaliknya. Selain itu media komunikasi politik dapat digunakan untuk menghubungkan pemikiran politik dalam masyarakat. Dengan adanya media komunikasi politik dalam infrastruktur politik maka suasana politik dalam masyarakat akan terdukung dan media komunikasi politik ini juga sebagai salah satu sarana pemersatu antar golongan politik. selain memiliki fungsi penting seperti di atas berbeda dengan hak dan kewajiban komnas ham, media komunikasi politik juga memiliki peran seperti berikutMembantu menyusun memori public dan arsip dengan menyampaikan informasi kepada agenda politik dan kepentingan umum penghubung dengan kelompok fasilitator melaksanakan sosialisasi pribadi masyarakat dalam hal khalayak untuk menemukan kelebihan dari pesan- pesan KemasyarakatanAdapun komponen infrastruktur politik berikutnya yaitu organisasi kemasyarakatan atau biasa disingkat menjadi ORMAS. Dalam menjalankan tugasnya sebagai organisasi kemasyarakatan diatur dalam Undang- Undang Pasal 1 No. 8 tahun 1985 tentang ORMAS. Dalam pengertiannya berbeda dengan perbedaan ham dan kam, organisasi masyarakat merupakan sebuah organisasi dibentuk oleh anggota masyarakat secara sukarela atas dasar kesamaan untuk berperan dalam pembangunan berdasarkan Pancasila. Adapun peranan organisasi masyarakat dalam infrastruktur politik berdasarkan Undang- Undang Pasal 5 No. 8 tahun 1985 sebagai berikut Sebagai wadah penyalur kegiatan sesuai kepentingan wadah pembinaan dan pengembangan anggota dalam usaha mewujudkan tujuan bagi masyarakat untuk mnyukseskan pembangunan aspirasi anggota sarana komunikasi sosial timbal balik antar anggota maupun organisasi antar keikutsertaan secara aktif seluruh lapisan masyarakat dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan terjapainya tujuan PolitikKomponen infrastruktur terakhir yaitu tokoh politik, seperti yang anda tau bahwa tokoh politik sangat berperan dalam kehidupan berpolitik di Indonesia. Tokoh politik sendiri merupakan orang- orang dengan pekerjaan di dunia politik dan sangat eksis di kalangan masyarakat. Peran dari tokoh politik ini dalam infrastruktur politik yaitu mengambil keputusan yang berpengaruh dalam wilayah secara politik. Selain itu tokoh politik juga memiliki peran untuk menyalurkan aspirasi masyarakat kepada Fungsi Infrastruktur PolitikItulah komponen- komponen dari infrastruktur politik beserta fungsi dan pengertiannya. Untuk mempelajari hal- hal berkaitan dengan politik tentuntunya anda perlu tau mengenai infrastrukturnya. Pastikan anda membaca informasi di atas dengan cermat untuk mendapatkan informasi secara detail. Selain itu infrastruktur politik secara umum juga memiliki fungsinya, dan ini juga merupakan sebuah landasan mengapa dibentuk komponen- komponen PolitikDalam menjalankan fungsinya sebagai salah satu ilmu pendidikan politik, infrastruktur politik dapat meningkatkan pengetahuan politik di masyarakat. Selain itu infrastruktur politik dapat membuat masyarakat lebih maksimal dalam berpartisipasi di dalam sebuah sistem politik. Fungsi ini telah disesuaikan dengan paham demokrasi maupun kedaulatan rakyat dimana rakyat harus menjalankan tugas sebagai partisipan politik di Kepentingan MasyarakatDalam fungsi berikutnya yaitu infrastruktur politik beserta komponennya selain dapat dijadikan sebagai sebuah wadah penyalur aspirasi masyarakat kepada pemerintah juga dapat digunakan untuk mempertemukan kepentingan mereka. Dengan mempertemukan kepentingan- kepentingan yang beraneka ragam dalam masyarakat maka akan tercapailah satu tujuan yang sama. Dengan ini maka masyarakat akan semakin erat rasa persatuan dan KepentinganAdapun fungsi utama dari adanya komponen- komponen dan infrastruktur politik yaitu sebagai agregasi kepentingan. Artinya sebagai wadah untuk menyalurkan segala hasrat, aspirasi, dan pendapat setiap masyarakat kepada pemegang kekuasaan atau pemegang kekuasaan yang berwenang. Hal ini tentu saja diimbangi dengan adanya tujuan lain yaitu agar tuntutan maupun dukungan menjadi bagian dari sebuah keputusan KepemimpinanSeperti yang kita ketahui bahwa Indonesia merupakan Negara demokrasi dimana setiap masyarakatnya memiliki hak kebebasan untuk bersuara dan menyampaikan pendapat. Berdasarkan ini pula komponen- komponen dalam infrastruktur politik memiliki fungsi dalam menyalurkan suara dan pendapat masyarakat. Salah satu kegiatan untuk mendukung dan menjunjung tinggi demokrasi di Indonesia maka infrastruktur politik berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan dalam ini maka masyarakat dengan mudah memilih pemimpin atau calon pemimpinnya secara politik menggunakan asas- asas pemilu yaitu LUBER dan JURDIL. Itulah berbagai informasi mengenai peran dan komponen infrastruktur politik secara umum. Pastikan anda membaca secara mendalam mengenai peran dan komponen infrastruktur politik di atas dan jangan lupa untuk mencermatinya. Semoga informasi mengenai peran dan komponen infrastruktur politik di atas dapat bermanfaat serta menambah wawasan anda dan selamat membaca. Dalamsistem demokrasi, eksistensi partai politik merupakan sebuah keniscayaan. Upaya demokratisasi membutuhkan sarana atau saluran politik yang koheren dengan kebutuhan masyarakat di suatu Negara. Partai politik adalah salah satu sarana yang dimaksud, yang memiliki ragam fungsi, platform, dan dasar pemikiran.

Sistem politik suatu negara yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu, terdapat dua unsur politik. Yaitu unsur suprastruktur dan unsur infrastruktur. Di mana suprastruktur adalah semua lembaga yang berkaitan dengan pemerintahan dan membangun politik dari dalam. Unsur ini dalam trias politica dibagi menjadi beberapa lembaga negara yang tergabung dalam lembaga legislatif, lembaga eksekutif, dan lembaga yudikatif. Sementara infrasturktur politik adalah bangunan suasana kehidupan politik di luar pemerintahan atau selain lembaga-lembaga berhubungan dengan lembaga-lembaga negara dan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang dalam kegiatannya baik secara langsung atau tidak langsung saling berpengaruh. Kemudian infrastruktur ini mempengaruhi kebijakan lembaga-lembaga negara. Jika di Indonesia berarti fungsi dan peranan infrastruktur berhubungan dengan tugas lembaga Unsur Infrastruktur Politik Secara UmumUnsur infrastruktur mempunyai beberapa lembaga yang mempunyai fungsi dan peranan masing-masing dalam budaya politik. Namun, secara umum infrastruktur politik mempunyai fungsi sebagai PolitikSecara umum unsur infrastruktur politik berfungsi memberikan pendidikan politik kepada rakyat dan warga negara mulai dari pusat sampai ke wilayah pelosok. Hal ini diperlukan agar semua rakyat dapat berpartisipasi secara optimal dalam sistem politik, minimal di wilayahnya sendiri. Sesuai dengan sifat kedaulatan rakyat, berarti rakyat dapat ikut menentukan kebijakan politik yang diambil lembaga negara sekecil apa Berbagai KepentinganDalam sistem politik di berbagai negara tentu saja ada berbagai kepentingan. Meskipun semua tujuannya sama, namun setiap masyarakat atau kelompok mempunyai pendapat, pandangan yang berbeda sesuai tingkat pendidikan dan lingkungan yang mempengaruhinya. Infrastruktur politik akan mempertemukan hal yang sama. Misalnya dalam partai politik atau dalam komunitas Aspirasi RakyatInfrastruktur politik berfungsi menyalurkan aspirasi rakyat dari tingkat yang paling bawah. Dengan demikian, jika tuntutan menjadi bagian mayoritas dapat menjadi perhatian para wakil dan pejabat yang berada di lembaga negara sehingga menjadi keputusan KepemimpinanDari unsur infrastruktur politik biasanya lahir pemimpin-pemimpin yang kemudian mewakili rakyat di lembaga negara atau bahkan menjabat sebagai pimpinan di lembaga-lembaga negara dan di perbedaan pemerintah dan pemerintahan. Karena dari organisasi dan lembaga masyarakat ini lah akan terseleksi dari bawah siapa saja pemimpin yang layak berdasarkan hukum dan norma masyarakat. Harapannya, pemimpin yang lahir dari masyarakat, maka akan sesuai dan mengerti kebutuhan masyarakat yang PolitikSelain fungsi yang disebutkan di atas, infrastruktur politik berfungsi sebagai komunikasi politik. Mengkomunikasikan keinginan dan sistem politik yang ada dalam masyarakat, golongan, institusi, dan berabagai sektor kehidupan dengan pihak pemerintah sebagai lembaga negara atau unsur Infrastruktur Politik Berdasarkan Komponen-KomponennyaFungsi infrasstruktur yang telah disebutkan di atas, sering disebut sebagai fungsi input. Komponen-komponen unsur infrastruktur politik sebenarnya mempunyai fungsi dan peranan tersendiri. Fungsi dan peranan tersebut diuraikan di bawah PolitikPartai politik merupakan contoh infrastruktur politik yang paling dikenal saat ini. Partai politik adalah organisasi yang anggota-anggotanya mempunyai tujuan yang sama dan cara mencapai tujuan yang sama. Di negara Indonesia kehadiran partai politik akan nampak ketika menjelang pemilihan umum. Karena fungsi pemilu adalah memilih wakil rakyat yang akan duduk di lembaga legislatif negara dan umumnya calon diajukan oleh partai politik yang memenuhi syarat. Fungsi partai politik menurut Miriam Budihardjo, anatar lain Mendidik warga negara yang ada dalam masyarakatnya menjadi makhluk sosial, yaitu makhluk yang memahami keadaan dan kondisi lingkungan di warga negara untuk berperan serta dalam kegiatan kenegaraan, seperti misalnya partisipasi dalam pemilihan umum secara aktif dan antara rakyat sebagai warga negara dan pemerintah yang berkuasa atau lembaga-lembaga negara yang ada sehingga komunikasi berjalan baik dan aspirasi rakyat pertikaian politik yang terjadi dalam masyarakat negara, dalam hal ini beberapa partai politik akan bersaing dalam mencapai tujuannya secara politik dapat berpartisipasi dalam pemerintahan, dalam hal ini anggotanya dapat duduk di lembaga negara yang politik berusaha menjadi pengawas jalannya pemerintahan, khususnya jika pemerintahan dipegang oleh partai politik lain yang mendapatkan suara mayoritasPartai politik berfungsi menterjemahkan tuntutan-tuntutan rakyat yang masih belum sempurna menjadi tuntutan politik yang dapat dituangkan dalam kebijakan KepentinganYang dimaksud kelompok kepentingan adalah kelompok yang umumnya berusaha mempengaruhi kebijakan pemerintah namun tidak dengan tujuan atau dengan jalan ikut serta duduk dalam pemerintahan. Jika ada anggotanya kemudian ikut serta dalam jabatan tertentu di lembaga pemerintahna, biasanya tetap melalui partai politik. Kelompok kepentingan ini antara lain, ormas seperti NU, Muhammadiyah, kelompok profesi atau institusi tertentu seperti PGRI, IDI, Kadin, kelompok non organisasi seperti paguyuban, ikatan alumni, dan kelompok lain yang ada secara mendadak misalnya bertemu karena aktivitas unjuk rasa bersama.Fungsi kelompok kepentingan ini umumnya sama, yaitu membebrikan masukan kepada pemerintah melalui jalur resmi maupun tidak resmi atas suatu masalah yang terjadi dan mengharapkan output sesuai kepentingan mereka. Contohnya, SPSI sebagai serikat buruh memperjuangkan nasib buruh agar pemerintah membuat undang-undang perburuhan sesuai keinginan buruh pada PenekanKelompok penekan sebenarnya mirip dengan kelompok kepentingan. Namun mereka lebih terorganisir dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah. Beberapa organisasi yang termasuk kelompok ini, aatara lain LSM, organisasi sosial kegamaan, organisasi kepemudaan, organisasi lingkungan hidup, lembaga bantuan hukum, dan ini berfungsi mempengaruhi kebijakan pemerintah melalui cara persuasi dan propaganda. Mereka akan msenempuh semua jalur resmi yang ada agar tuntutannya terpenuhi. Misalnya, organisasi keagamaan yang menginginkan terbentuknya kebijakan tentang pornografi, maka organisasi tersebut akan datang secara resmi ke DPR dan meminta semua jalur yang ada agar tuntutannya dapat Komunikasi PolitikKomponen infrastruktur politik media ini sangat mempengaruhi kelompok-kelompok politik lain sampai ke lembaga negara. Media ini dapat berbagai bentuk, mulai dari televisi, radio, dan internet yang saat ini ramai dengan sosial media komunikasi politik adalah memberi pendidikan politik kepada masyarakat, proses sosialisasi politik, dan seharusnya menyampaikan semua informasi yang benar tentang sistem dan situasi politik yang beberapa fungsi infrastruktur politik. Semoga dapat menjadi pelajaran bagi kita semua dan diambil manfaatnya. Terima kasih.

Dalamkehidupan politik yang demokrasi, infrastruktur politik memiliki peranan yang penting sebab A. Sebagai alat pendukung kekuasaan politik B. Berperan menegakkan peraturan C. Pemberi masukan kepada suprastruktur politik D. Sebagai kelompok oposisi yang melakukan koreksi terhadap kebijakan pemerintah E. Sumber kekuatan mencapai tujuan 1 Hello Sobat Ilyas! Apakah Sobat Ilyas pernah merenungkan tentang pentingnya infrastruktur politik dalam pembangunan negara? Sebagai warga negara yang baik, kita harus memahami bahwa infrastruktur politik merupakan pondasi yang sangat penting bagi kemajuan suatu negara. Dalam artikel ini, kita akan membahas mengapa infrastruktur politik begitu penting dan bagaimana perannya dalam pembangunan negara. Apa itu Infrastruktur Politik? Sebelum kita membahas lebih lanjut, mari kita pahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan infrastruktur politik. Infrastruktur politik merupakan suatu sistem kelembagaan yang dibangun oleh pemerintah untuk mengatur berbagai aspek kehidupan politik, seperti pemilihan umum, partai politik, lembaga-lembaga pemerintah, dan sebagainya. Peran Infrastruktur Politik dalam Pembangunan Negara Infrastruktur politik yang kuat dan efektif memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan negara. Pertama, infrastruktur politik yang baik dapat meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Dengan adanya sistem yang transparan dan akuntabel, masyarakat akan merasa lebih yakin dan tertarik untuk terlibat dalam infrastruktur politik yang kuat dapat meningkatkan stabilitas politik negara. Dengan adanya sistem yang kuat dan efektif, negara dapat menghindari konflik politik dan menghindari terjadinya kerusuhan infrastruktur politik yang baik juga dapat meningkatkan efektivitas pemerintahan. Dengan adanya sistem yang baik, pemerintah dapat bekerja dengan lebih efisien dan efektif. Tantangan dalam Membangun Infrastruktur Politik yang Kuat Namun, membangun infrastruktur politik yang kuat tidaklah mudah. Ada banyak tantangan yang harus dihadapi, seperti korupsi, ketidakmampuan, dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem adalah masalah yang seringkali menghambat pembangunan infrastruktur politik yang efektif. Korupsi dapat merusak kepercayaan masyarakat dan merusak sistem politik yang pemerintah dalam mengelola infrastruktur politik juga menjadi tantangan yang cukup besar. Hal ini seringkali terjadi karena kurangnya sumber daya manusia yang kompeten dalam bidang ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem politik juga merupakan masalah serius yang harus dihadapi. Masyarakat seringkali merasa tidak memiliki akses yang memadai ke dalam sistem politik dan merasa tidak dihargai oleh pemerintah. Kesimpulan Dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa infrastruktur politik memainkan peran yang sangat penting dalam pembangunan negara. Infrastruktur politik yang kuat dan efektif dapat meningkatkan partisipasi politik masyarakat, meningkatkan stabilitas politik, dan meningkatkan efektivitas membangun infrastruktur politik yang kuat tidaklah mudah. Ada banyak tantangan yang harus dihadapi, seperti korupsi, ketidakmampuan, dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem karena itu, sebagai warga negara yang baik, kita harus mendukung pembangunan infrastruktur politik yang kuat dan efektif. Dengan adanya sistem politik yang baik, kita dapat menciptakan negara yang lebih baik dan lebih maju. Sampai jumpa kembali di artikel menarik lainnya!
Dalamnegara demokrasi, peranan infrastuktur politik sangat penting sebab. - 25834605 1. Masuk. Daftar. 1. Masuk. Daftar. Sekolah Menengah Pertama. Ppkn. 5 poin Dalam negara demokrasi, peranan infrastuktur politik sangat penting sebab. Unduh jpg. Tanyakan detil pertanyaan ; Ikuti tidak puas? sampaikan! dari SlthnIsyaA 01.12.2019 Masuk
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas. Negara demokrasi adalah negara yang mengikutsertakan partisipasi rakyat dalam pemerintahan serta menjamin terpenuhinya hak dasar rakyat dalam kehidupan berbangsa, dan bernegara. Salah satu hak dasar rakyat yang harus dijamin adalah kemerdekaan menyampaikan pikiran, baik secara lisan maupun tulisan. Pers adalah salah satu sarana bagi warga negara untuk mengeluarkan pikiran dan pendapat serta memiliki peranan penting dalam negara demokrasi. Pers yang bebas dan bertanggung jawab memegang peranan penting dalam masyarakat demokratis dan merupakan salah satu unsur bagi negara dan pemerintahan yang demokratis. Menurut Miriam Budiardjo, bahwa salah satu ciri negara demokrasi adalah memiliki pers yang bebas dan bertanggung Inti dari demokrasi adalah adanya kesempatan bagi aspirasi dan suara rakyat individu dalam mempengaruhi sebuah Demokrasi juga diperlukanpartisipasi rakyat, yang muncul dari kesadaran politik untuk ikut terlibat dan andil dalam sistem berbagai aspek kehidupan di negara ini, sejatinya masyarakat memiliki hak untuk ikut serta dalam menentukan langkah kebijakan suatu merupakan pilar demokrasi keempat setelah eksekutif, legislatif dan yudikatif. pers sebagai kontrol atas ketiga pilar itu dan melandasi kinerjanya dengan check and balance. untuk dapat melakukan peranannya perlu dijunjung kebebasan pers dalam menyampaikan informasi publik secara jujur dan berimbang. disamping itu pula untuk menegakkan pilar keempat ini, pers juga harus bebas dari kapitalisme dan politik. pers yang tidak sekedar mendukung kepentingan pemilik modal dan melanggengkan kekuasaan politik tanpa mempertimbangkan kepentingan masyarakat yang lebih kebebasan lembaga pers yang terkapitasi oleh kepentingan kapitalisme dan politik tersebut, mendorong semangat lahirnya citizen journalism. istilah citizen journalism untuk menjelaskan kegiatan pemrosesan dan penyajian berita oleh warga masyarakat bukan jurnalis profesional. aktivitas jurnalisme yang dilakukan oleh warga sebagai wujud aspirasi dan penyampaian pendapat rakyat inilah yang menjadi latar belakang bahwa citizen journalism sebagai bagian dari pers merupakan sarana untuk mencapai suatu demokrasi sendiri terlihat pada dua sisi. Pertama, demokrasi sebagai realitas kehidupan sehari-hari, kedua, demokrasi sebagaimana ia dicitrakan oleh media informasi. Di satu sisi ada citra, di sisi lain ada realitas. Antara keduanya sangat mungkin terjadi pembauran, atau malah keterputusan hubungan. Ironisnya yang terjadi sekarang justru terputusnya hubungan antara citra dan realitas demokrasi itu sendiri. Istilah yang tepat digunakan adalah simulakrum demokrasi, yaitu kondisi yang seolah-olah demokrasi padahal sebagai citra ia telah mengalami deviasi, distorsi, dan bahkan terputus dari realitas yang sesungguhnya. Distorsi ini biasanya terjadi melalui citraan-citraan sistematis oleh media massa. Demokrasi bukan lagi realitas yang sebenarnya, ia adalah kuasa dari pemilik informasi dan penguasa opini publik. Proses demokratisasi disebuah negara tidak hanya mengandalkan parlemen, tapi juga ada media massa, yang mana merupakan sarana komunikasi baik pemerintah dengan rakyat, maupun rakyat dengan rakyat. Keberadaan media massa ini, baik dalam kategori cetak maupun elektronik memiliki cakupan yang bermacam-macam, baik dalam hal isu maupun daya jangkau sirkulasi ataupun siaran. Akses informasi melalui media massa ini sejalan dengan asas demokrasi, dimana adanya tranformasi secara menyeluruh dan terbuka yang mutlak bagi negara yang menganut paham demokrasi, sehingga ada persebaran informasi yang merata. Namun, pada pelaksanaannya, banyak faktor yang menghambat proses komunikasi ini, terutama disebabkan oleh keterbatasan media massa dalam menjangkau lokasi-lokasi radio komunitas adalah salah satu jawaban dari pencarian solusi akan permasalahan penyebaran akses dan sarana komunikasi yang menjadi perkerjaan media massa umum. Pada perkembangannya radio komunitas telah banyak membuktikan peran pentingnya di tengah persoalan pelik akan akses informasi dan komunikasi juga dalam peran sebagai kontrol sosial dan menjalankan empat fungsi pers lainnya. Lihat Politik Selengkapnya Dariunsur infrastruktur politik biasanya lahir pemimpin-pemimpin yang kemudian mewakili rakyat di lembaga negara atau bahkan menjabat sebagai pimpinan di lembaga-lembaga negara dan di perbedaan pemerintah dan pemerintahan. Karena dari organisasi dan lembaga masyarakat ini lah akan terseleksi dari bawah siapa saja pemimpin yang layak berdasarkan hukum dan norma masyarakat. Ryan Andana Politik Thursday, 30 Dec 2021, 1156 WIB Sumber Pixabay Negara Indonesia ini merupakan negara yang demokratis yang memiliki jumlah penduduk yang sangat banyak di Asia .Oleh karena itu, dalam setiap pengambilan kebijakan dibutuhkannya peran dari masyarakat dalam memberikan aspirasi kepada pemerintah. Di Indonesia, masyarakat merupakan tokoh utama dalam perkembangan dan pengembangan di sebuah negara demokrasi dan memiliki peranan yang sangat penting. Salah satu peranan masyarakat dalam negara demokrasi adalah partisipasi masyarakat dalam kegiatan politik. Masyarakat Indonesia memiliki peran yang sangat kuat dalam proses pemilihan lembaga eksekutif dan legislatif baik di pemerintah pusat maupun daerah. Dalam proses pemilihan lembaga eksekutif dan legislatif baik di pemerintah pusat maupun daerah, negara Indonesia mengadakan Pemilihan Umum Pemilu sebagai sarana demokrasi untuk memilih calon pemimpin yang diharapkan akan membawa perubahan yang lebih baik untuk negara ini. Pemilihan Umum Pemilu telah digunakan di sebagian besar negara di dunia termasuk Indonesia, yang notabenenya masyarakat yang heterogen. Masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi adalah komponen penentu berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemilu. Karena pada dasarnya hanya kekuatan pemilihan masyarakatlah yang bisa menentukan nasib negara dan bangsa kedepan. Setiap warga negara, apapun latar belakangnya seperti suku, agama, ras, jenis kelamin, status sosial, dan golongan, mereka memiliki hak yang sama untuk menyatakan pendapat, menyikapi secara kritis kebijakan pemerintah dan pejabat negara. Hak ini disebut hak politik yang secara luas dapat langsung diaplikasikan secara kongkrit melalui pemilihan merupakan implementasi dari demokrasi dimana diperlukan adannya rakyat dan secara langsung diikutsertakan didalam menentukan arah dan kebijakan politik negara. Pemilu merupakan sarana pengamalan demokrasi, dapat diartikan tidak ada demokrasi tanpa pemilu dan tidak adannya pemilu tanpa rakyat. Walaupun begitu, pemilu bukanlah tujuan utama, akan tetapi hanya sebagai sarana untuk memilih anggota parlemen dan pemimpin eksekutif di pusat dan daerah. Masyarakat Indonesia semakin banyak yang memiliki kesadaran dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Pemilu, yang menunjukan semakin kuatnya tatanan demokrasi dalam sebuah negara. Dalam berdemokrasi, keterlibatan rakyat dalam setiap penyelenggaraan yang dilakukan negara adalah sebuah kewajiban keharusan yang tidak bisa tidak. Adapun tujuan diadakannya Pemilihan Umum Pemilu 1. Tujuan pemilu untuk melaksanakan kedaulatan rakyat 2. Tujuan pemilu sebagai perwujudan hak asasi politik rakyat 3. Tujuan Pemilu untuk memilih wakil-wakil rakyat yang duduk di DPR, DPD dan DPRD, serta memilih Presiden dan Wakil Presiden 4. Tujuan Pemilu untuk melaksanakan pergantian personal pemerintahan secara damai, aman, dan tertib secara konstitusional. 5. Tujuan pemilu untuk menjamin kesinambungan pembangunan nasional. Dengan demikian, sebagai masyarakat yang baik diwajibkan untuk selalu berpartisipasi dalam kegiatan politik yaitu, pemilihan umum menjadi salah satu wujud kegiatan yang bertujuan untuk memberikan pengaruh terhadap pengambilan keputusan kasih.... politik indonesia pemilu partisipasimasyarakat Disclaimer Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku UU Pers, UU ITE, dan KUHP. Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel. Berita Terkait Terpopuler di Politik Terpopuler Tulisan Terpilih .
  • wfpjl8q4g6.pages.dev/256
  • wfpjl8q4g6.pages.dev/336
  • wfpjl8q4g6.pages.dev/241
  • wfpjl8q4g6.pages.dev/159
  • wfpjl8q4g6.pages.dev/288
  • wfpjl8q4g6.pages.dev/73
  • wfpjl8q4g6.pages.dev/339
  • wfpjl8q4g6.pages.dev/151
  • wfpjl8q4g6.pages.dev/398

    • dalam negara demokrasi peranan infrastruktur politik sangat penting sebab